Purwakarta,Jawabarat
Pelaksaan proyek bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, meluncurkan proyek pembangunan drainase di tiga titik di ci pedang wilayah Kabupaten Purwakarta,
Proyek bernilai puluhan milyar tersebut tidak mencantumkan Nilai Anggaran dan Volume,
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tidak hanya berlangsung di Purwakarta,namun tersebar di berbagai titik di jawa barat.
Proyek Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Utama Pemerintah pada BBWS Citarum, dengan
Nomor Kontrak: HKO201/PPKIRG.I/SNPT-PJPAC/08/2025.
Jelas tidak diperbolehkan memasang satu papan kegiatan proyek yang mencantumkan nilai anggaran dan volume tunggal untuk beberapa lokasi proyek yang berbeda kabupaten.
Hal ini melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah.
Berikut adalah alasan dan dasar hukum yang mendasarinya:
1. Pelanggaran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
Papan kegiatan proyek adalah salah satu media bagi badan publik (pemerintah) untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Jika papan kegiatan mencampuradukkan data proyek yang berbeda kabupaten, hal itu dapat membingungkan dan menyesatkan masyarakat, serta menyembunyikan detail pelaksanaan di setiap lokasi.
2. Asas transparansi dan akuntabilitas
Setiap kegiatan yang menggunakan anggaran negara harus dapat dipertanggung jawabkan secara jelas dan transparan kepada masyarakat.
Pencantuman informasi yang digeneralisasi (anggaran dan volume tunggal) untuk beberapa lokasi berbeda membuat proses pengawasan publik sulit dilakukan. Masyarakat tidak bisa mengecek kecocokan data dengan kondisi riil di lapangan pada masing-masing titik proyek.
3. Setiap lokasi proyek wajib memiliki papan informasi sendiri
Pemasangan papan informasi proyek wajib dilakukan di setiap lokasi pekerjaan yang mudah dilihat masyarakat.
Papan informasi tersebut harus memuat data spesifik yang relevan dengan lokasi tersebut, termasuk nilai anggaran dan volume pekerjaan yang sesuai dengan kontrak kerja untuk lokasi tersebut.
Pelaksana PT ADI KARYA (persero) Tbk.Adi bagus,saat di minta keterangan terkait pembangunan drainase yang tidak mencantumkan volume dan Nilai Anggaran melalui aplikasi wasshapp,
Maaf pak
Krn proyek kita proyek inpres.program pemerintah u ketahanan pangan.kita prioritaskan memperdayakan masyarakat setempat agar mengurangi pengangguran dan menambah pendapatan masyarakat d daerah trsebut pak.
Untuk material kita jg merekrut gp2a setempat yg tentunya bekerjasama dng masyarakat setempat u tenaga kerja dan material.(dengan ketentuan material haris sesuai spek dan quary legal)
Jd u/ material maupun tenaga kerja mohon maaf bpk bisa koordunasi dlu dng ybs agar informasinya lebih dpt d pertanggungjawabkan pak.
Mengingat lokasi pembangunan ada d 4 kabupaten dan 27 ttk DI u nilai dan volume d cantumpak d 1 ttk
Untuk volume dan tinggi dan bamgunan kmrn d sesuai kan dng kondisi d lapangan pak.ada beberapa permintaan petani jg.
Seperti ini contohnya pak…
Intinya kita bangun irigasi u/ kepentungan warga.jd kita mengedepankan permintaan atau usulan warga.karena mereka yg lebih tau ttk2 mana yg perlu d bangun dan tidak perlu.( tim/ red) Bersambung
