Sinergi Kemenperin, Kemnaker, dan BPS: Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi Perkuat Daya Saing Industri
BEKASI, – Pajajaran update.com
Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Badan Pusat Statistik (BPS) resmi menyepakati kolaborasi strategis untuk menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sinergi ini dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bertema “Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan” di Ballroom Lantai 5 Hotel Nuanza, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Selasa (21/7/2026).
Agenda ini dihadiri oleh pihak Menteri Perindustrian Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti. Turut hadir Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, pimpinan BPS Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan BPS Kabupaten/Kota se-Jawa Barat di hadapan sekitar 100 tamu undangan.
Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi kompas utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran.
Sensus ini akan menyajikan gambaran utuh mengenai perkembangan dunia usaha dan kebutuhan riil tenaga kerja di Indonesia.
“Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, hingga penggunaan tenaga kerja,” ujar Yassierli.
Ia menjelaskan, data akurat dari sensus ini akan membantu pemerintah memetakan perkembangan lapangan kerja, kebutuhan kompetensi baru seiring transformasi teknologi, hingga tingkat produktivitas di berbagai sektor.
Melalui pemetaan tersebut, pemerintah dapat menyelaraskan program pelatihan vokasi agar link and match dengan kebutuhan industri demi memperkuat daya saing pekerja Indonesia di tingkat global.
“SE ini untuk kita semua, untuk Indonesia, serta untuk anak cucu kita. Maju industrinya, sejahtera pekerjanya. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ajak Mennaker.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa validitas data Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada kolaborasi kuat seluruh pemangku kepentingan.
Amalia membeberkan empat fokus utama kunci sukses sensus, antara lain memperkuat sinergi internal antara BPS, Kemnaker, dan Kemenperin; membangun komitmen bersama dengan asosiasi usaha serta pengelola Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); memperluas sosialisasi kepada pelaku industri; serta memperkuat koordinasi lintas kementerian agar proses pendataan di lapangan berjalan mulus.
Melalui integrasi lintas sektor ini, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menghasilkan data ekonomi yang berkualitas tinggi. Bagi pemerintah, keberhasilan sensus ini bukan sekadar menghitung angka, melainkan memastikan kebijakan nasional ke depan mampu membuka lapangan kerja lebih luas, meningkatkan kesejahteraan buruh, dan memantapkan posisi ekonomi Indonesia di kancah global.
(AP)
