Johan: Kami Bekerja di Jalanan, Tapi Aspirasi Kami Harus Sampai ke Meja Pemerintah Daerah

PAJAJARAN UPDATE

- Redaksi

Sabtu, 26 Juli 2025 - 19:09 WIB

5067 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Karawang — Sekretaris Umum Perjuangan Ojek Online Karawang (POK), Johan, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya para mitra pengemudi ojek online (ojol). Pernyataan ini disampaikan Johan menyusul maraknya ajakan rencana aksi demo dan offbid massal yang sebelumnya sempat digagas oleh komunitas ojol di berbagai daerah.

Menurut Johan, pengemudi ojol selama ini menghadapi tekanan berat akibat penurunan tarif, potongan aplikasi yang tinggi, serta belum adanya payung hukum yang memadai. Ia menyebutkan, pada tahun 2021 tarif minimum sempat mencapai Rp12.600 per order, namun kini hanya berkisar Rp5.000, belum termasuk potongan tambahan yang memberatkan.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Meski begitu, Johan menyatakan pihaknya tetap membuka ruang dialog dan mendukung langkah-langkah pemerintah pusat maupun daerah sepanjang kebijakan tersebut mengedepankan keadilan dan perlindungan terhadap pekerja sektor informal, seperti pengemudi ojol. Ia juga mendorong agar pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Karawang, segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Moda Transportasi Berbasis Aplikasi.

Lebih lanjut, Johan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga stabilitas kamtibmas, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Ia memastikan setiap bentuk aspirasi yang disampaikan oleh mitra ojol akan dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

“Kami siap mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat. Kami juga menjamin situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya di wilayah Jawa Barat. Aspirasi kami bukan untuk memecah belah, melainkan untuk memperjuangkan keadilan secara konstitusional,” ujar Johan kepada media, Sabtu (26/7/2025).

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal positif dari kalangan pengemudi ojol bahwa perjuangan mereka bukanlah bentuk perlawanan, melainkan upaya untuk memperkuat kolaborasi antara rakyat dan negara dalam menciptakan kebijakan yang adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. (red)

Berita Terkait

Jawa Barat Istimewa: Sinergi Pemda dan Forkopimda Wujudkan Pembangunan Terintegrasi

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 19:19 WIB

70 TKA Tak Dideportasi, Disinyalir Ada Permainan

Selasa, 14 April 2026 - 21:26 WIB

Galian Kabel Optik di Jalan Lingkar Sukatani Abaikan K3, Mengancam Keselamatan Pengguna Jalan

Rabu, 8 April 2026 - 21:38 WIB

“No Money, No Project!” Terungkap 154 Paket Proyek Mengalir Ke SRJ di Tahun 2024

Rabu, 8 April 2026 - 08:56 WIB

Apresiasi Mengalir untuk KPK dan PN Tipikor Bandung Atas Pengungkapan Kasus Korupsi APBD Bekasi

Sabtu, 4 April 2026 - 13:50 WIB

Polisi Bantah Langgar SOP, Kegagalan Disebabkan Tak Ada Pejabat Eksekutif Temui Pendemo

Kamis, 2 April 2026 - 13:01 WIB

LAKUMHAM DPC PKB Kota Bekasi Mundur, Sebut Visi Tak Sejalan Hingga Masalah Moral Internal

Rabu, 18 Maret 2026 - 19:08 WIB

Gelar Dialog Kebangsaan di Cibarusah, Kang Fuad: Majelis ASTA CITA Adalah Jembatan Ulama dan Pemerintah

Jumat, 13 Maret 2026 - 14:41 WIB

Dugaan Jalur Tikus PMI di Imigrasi Bekasi Terbongkar? 

Berita Terbaru