Dua Dugaan Skandal Di Dinkes: Publik Desak Kejari Purwakrta Usut Tuntas PLTS Dan BOK
_`PURWAKARTA, Markaberita.com`_ — Kinerja penegakan hukum di `Kejaksaan Negeri Purwakarta` di bawah kepemimpinan `DR. Yudi Kurniawan, S.H., M.H` menjadi sorotan. Hingga saat ini belum ada `tersangka TSK` yang ditetapkan dari sejumlah laporan dugaan korupsi di Kabupaten Purwakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perhatian publik kini tertuju pada dua persoalan di `Dinas Kesehatan Purwakarta`. Pertama, terkait pelaksanaan proyek `Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS` di 20 Puskesmas senilai `Rp18 miliar`. Kedua, adanya `dugaan pemotongan dana BOK` di internal Dinkes.
PLTS Rp900 Juta/Titik Diduga Alami Gangguan Massal, Proyek PLTS di 20 Puskesmas dengan pagu anggaran `Rp 900 juta per titik` itu kini `diduga` mengalami banyak kendala.
Salah satunya di `Puskesmas Kiarapedes`. Berdasarkan informasi yang dihimpun, panel surya di lokasi tersebut `disebut` sudah beberapa kali mengalami gangguan teknis hingga tidak berfungsi. Kondisi serupa `diduga` juga terjadi di sejumlah Puskesmas lainnya.
Informasi yang beredar, pembayaran kepada rekanan `disebut` telah mencapai 100%. Pertanyaan pun muncul di masyarakat: bagaimana pertanggungjawaban `Rp18 miliar` anggaran tersebut jika fasilitas yang diterima tidak berfungsi optimal?
“Desak Audit Investigatif Total” Ketua DPC RepDem Purwakarta, `Asep Yadi Rudiana` alias `Asep Bentar`, mendesak `audit investigatif total` terhadap proyek tersebut.
“Jika benar ada potensi kerugian negara hingga `Rp12 miliar`, maka ini tidak bisa dianggap sebagai salah urus biasa. Kami mendesak APH segera turun, membandingkan RAB dengan kondisi fisik di 20 titik,” tegas Asep Bentar, Rabu (27/8/2026).
Ia `menduga` kerusakan yang terjadi secara serentak mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian spesifikasi barang.
Muncul Dugaan Pemotongan Dana BOK, Di tengah belum tuntasnya persoalan PLTS, `beredar informasi` terkait adanya `dugaan pemotongan dana BOK – Bantuan Operasional Kesehatan` oleh oknum di tingkat Puskesmas. Besaran potongan `disebut` bervariasi.
“Ini juga harus diusut. Jangan sampai dana operasional untuk pelayanan kesehatan masyarakat justru tidak sampai utuh. Kami minta Kejari segera melakukan audit,” desak Asep Bentar.
Hingga berita ini diturunkan, `Markaberita.com` telah berupaya mengonfirmasi kepada `Dinkes Purwakarta` dan Namun, belum ada keterangan resmi yang diterima terkait dua persoalan tersebut. Pihak terkait diberikan hak untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi.
`Wartawan: Saepul Bahri, S.H`
