BANDUNG – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Bandung menyelenggarakan agenda strategis bertajuk “Konsolidasi Gerakan” pada Minggu malam (19/04).
Kegiatan yang berlangsung di Aula PCNU Kota Bandung ini mengusung tema besar mengenai anatomi kebijakan dan keberpihakan ekonomi-politik terhadap kaum Mustad’afin.
Dalam kesempatan tersebut, salah satu narasumber utama sekaligus Mabincab PC PMII Kota Bandung, KH. Wahyul Afif Alghofiq disapa Kh Mako, memberikan orasi yang menekankan pentingnya transformasi kualitas personal kader di tengah dinamika zaman yang kian kompetitif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kiai Wahyul menyoroti kontradiksi antara kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia yang melimpah dengan kemakmuran bangsa yang belum merata. Menurutnya, kader PMII harus menjadi jawaban atas ketidakmampuan bangsa dalam mengelola kekayaan tersebut.
”Potensi sumber daya alam Indonesia itu sangat besar dan kaya, tetapi kita belum mampu mengelolanya secara maksimal untuk kemakmuran bangsa. Di sinilah kader PMII harus hadir meningkatkan kualitas personal agar mampu mengambil peran strategis di masa depan,” tegas KH. Wahyul.
Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa penguasaan teknologi di era digital saat ini adalah sebuah keniscayaan. Namun, kemajuan teknologi tidak boleh membuat kader tercerabut dari akar budayanya.
Akselerasi Digital: Penguasaan teknologi mutlak diperlukan agar PMII tidak tertinggal.
Jati Diri Bangsa: Tetap berpijak pada kearifan lokal yang luhur sebagai identitas diri yang tidak boleh dilupakan.
Menjadi Motor Penggerak di Tengah Masyarakat
Sebagai penutup narasinya, KH. Wahyul mengajak seluruh kader untuk tidak hanya berteori di ruang-ruang diskusi, tetapi harus berani terjun langsung dan “melarut” bersama rakyat.
”Kader PMII harus menyatu dengan rakyat. Dengan pemikiran yang maju, kalian harus menjadi motor penggerak perubahan yang nyata di tengah masyarakat,” tambahnya
Acara ini diharapkan menjadi momentum bagi kader PMII Kota Bandung untuk memperkuat basis intelektual sekaligus memantapkan langkah dalam mengawal kebijakan publik yang pro-rakyat.
