MINIM NYA PENGAWASAN DARI DPUTR kab PURWAKARTA SEHINGGA PEKERJA ABAIKAN K3

REDAKSI JABAR

- Redaksi

Senin, 29 September 2025 - 15:35 WIB

5032 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MINIM NYA PENGAWASAN DARI DPUTR kab PURWAKARTA SEHINGGA PEKERJA ABAIKAN K3

 

 

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Purwakarta jabar,||

Pemerintah Kabupaten Purwakarta DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG .Sub Pekerjaan jalan Rekontruksi Jalan Situ- Pondok salam,Tahun anggaran 2025

Jumlah biaya: Rp.4.793.379.400,.

(Empat Milyar tujuh ratus sembilan Puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)

Pelaksana:CV AGEM

ALAMAT : Jln RM SOLEH nomor : 439 Rt 001/ 014 NAGASARI,

KARAWANG kabupaten KARAWANG

 

Rekonstruksi jalan adalah proses penggantian total struktur perkerasan jalan yang rusak berat atau telah mencapai akhir masa pakainya, yang melibatkan pembongkaran dan penggantian seluruh lapisan jalan beserta bangunan pelengkapnya untuk meningkatkan integritas struktural dan umur jalan. Kegiatan ini berbeda dengan rehabilitasi yang hanya menangani kerusakan ringan.

 

Saat awat media berkunjung ke lokasi pekerjaan di desa salem kecamatan pondok salam,tidak bertemu dengan pelaksana dari pihak penyedia jasa atau pendamping dari Dinas PUPR.

 

salah satu pegawai saat di mintai keterangan oleh awak media,pk sampai hari ini dari pihak dinas belum ada yang kelokasi bahkan dari pihak penyedia jasa baru kemarin sore cek lokasi itupun hanya sebentar

 

Minim nya pengawasan dari pihak dinas atau penyedia jasa sehingga pekerja abaikan K3,tidak memakai APD.

 

Tanpa pengawasan yang serius dari APIP, APH anggaran besar DPUTR hanya akan menjadi ajang korupsi dan pengaturan proyek antara pemborong dan pihak yang berkepentingan.

 

Jika pegawai proyek tidak menggunakan APD (Alat Pelindung Diri), maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970 dan dapat mengakibatkan sanksi pidana bagi kontraktor, serta risiko tinggi terjadinya kecelakaan kerja fatal, cedera serius, hingga kematian bagi pekerja.

 

Dampak dan Risiko, Bahaya Kecelakaan Kerja: Pengabaian APD meningkatkan risiko kecelakaan, serta paparan bahan berbahaya, dengan sektor konstruksi memiliki tingkat kecelakaan kerja.

 

Hingga naskah ini dibuat, awak media belum memperoleh keteramgan resmi dari pihak DPUTR Purwakarta.dan pihak CV AGEM

( hr)

Berita Terkait

Играть в Joy Casino онлайн — доступ к официальному сайту
Wamenkum RI Sosialisasikan KUHP 2023 & KUHAP 2025 di Bandung: Upaya Penyeragaman Persepsi Hukum
Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama Tekankan Integritas dan Perjuangkan Kesejahteraan Anggota BPD di Rakor Karawang
Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama DPD Golkar Jabar, Kang Ace Ajak Kader Jaga Kekompakan
M. Iqbal Rachmady: BASNOM HIPMI Otomotif Jabar Jadi Rumah Kolaborasi Lintas Generasi
Pererat Silaturahmi, Adhitia Yudisthira Hadiri Buka Bersama HIPMI Cimahi
Эльдорадо казино обзор платформы — подробный гайд пошагово
Казино Мелбет — официальный сайт и регистрация и игровые функции

Berita Terkait

Rabu, 4 Maret 2026 - 09:59 WIB

Lima Tahun Dipertanyakan, Wakasat Reskrim Polres Metro Bekasi Janji Evaluasi Total

Senin, 2 Maret 2026 - 16:33 WIB

Menu MBG di SDN 01,02 dan 03 Sukamulya Seperti Menu Tahlilan

Minggu, 22 Februari 2026 - 17:45 WIB

Aliansi Ormas Bekasi  Berbagi Takjil Gratis Selama Ramadan

Jumat, 20 Februari 2026 - 20:24 WIB

Sawah Jadi Beton: “Bom Waktu” Pembangunan BLK di Sukaasih di Tengah Ketatnya Perizinan

Minggu, 15 Februari 2026 - 19:22 WIB

Usai Relokasi Pedagang Pasar Tumpah, Dishub Kabupaten Bekasi Tata Lalin dan PJU

Sabtu, 14 Februari 2026 - 19:12 WIB

Plt Bupati Bekasi Tinjau Langsung Relokasi 500 Pedagang Pasar Tumpah Cikarang

Minggu, 8 Februari 2026 - 18:34 WIB

Ormas XTC  Sebut Ada 11 Bandar Obat Terlarang di Kampung Kavling, Mendesak APH Segera Menangkap!! 

Sabtu, 20 Desember 2025 - 14:25 WIB

Undang- Undang Tipikor Kepala Daerah Terkait Garifikasi Segera Evaluasi

Berita Terbaru