Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi Jawa Barat resmi memiliki kepengurusan baru untuk masa bakti 2025–2030. Pelantikan tersebut berlangsung di Grand Forest Resort Kabupaten Bandung Barat Kamis 4 Desember 2025.
Sebanyak 71 anggota pengurus baru Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI) Jawa Barat telah dilantik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rescky Noereal Roma Sebagai Ketua DPD HIPPI Jawa Barat Terpilih menyampaikan “Hippi memiliki program utama, yaitu sosialisasi dan Pembinaan UMKM di 27 kota/kabupaten di Jawa Barat dengan berbagai stakeholder dan menjadi mitra strategis pemerintah.
Kepengurusan HIPPI memiliki 21 bidang yang masing-masing akan memiliki program sejalan dengan program Pemerintah Jawa Barat dan Pemerintah Pusat
Hippi Fokus program dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah meningkatkan UMKM, sejalan dengan program Pemerintah Pusat dan program Asta Cita.
HIPPI akan memprioritaskan program MBG sebuah program untuk pengusaha di Jawa Barat, dan akan bekerja sama untuk mendukung program ini.
Kondisi UMKM dan Program Unggulan
Saat ini, UMKM di Jawa Barat masih membutuhkan banyak dukungan dari asosiasi maupun pemerintah untuk dapat lebih meningkat dan berkembang.
Rescky juga memiliki program unggulan HIPPI untuk tahun 2026 adalah membuat program dalam bentuk pembiayaan ke UMKM, khususnya untuk anggota HIPPI.
Harapan untuk Pengurus Baru adalah agar seluruh pengurus dapat bekerja sama untuk meningkatkan dan mengembangkan HIPPI Jawa Barat.ujarnya
Selain itu Ketua Umum Hippi Pusat Erik Hidayat Menambahkan “Organisasi Hippi Jawa Barat baru saja melantik pengurus baru untuk periode hingga tahun 2030, setelah sebelumnya sempat vakum di Jawa Barat.
Erik memberikan dorongan dan dukungan penuh, meminta pengurus baru untuk membuat kegiatan, dan berjanji akan terus memantau, berkolaborasi dengan pemerintah pusat jika diperlukan, serta menjaga hubungan dan memberikan asistensi dalam semua kegiatan.
Selain itu Hippi Pusat memiliki hubungan dan banyak Memorandum of Understanding (MoU) dengan kementerian-kementerian terkait di pemerintah pusat, khususnya di sektor pertanian, industri kreatif, pariwisata, dan Komunikasi dan Informatika (Komdigi).
97% pengusaha nasional ditopang oleh UMKM, Saat ini UMKM sedang terpuruk karena ketimpangan yang tinggi antara yang kaya dan yang miskin, serta dampak global.
Permasalahan UMKM dari dulu hingga sekarang masih sama, yaitu akses permodalan, akses pasar, dan akses teknologi.
Masalah diperparah dengan masuknya “buangan-buangan barang” dari Tiongkok (China), yang tidak terserap di Amerika, namun dialihkan ke Indonesia, membuat UMKM lokal terjepit.
Kami meminta adanya keberpihakan dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung pengusaha nasional dan UMKM, Ada kritik bahwa pemerintah terlalu “karpet merahkan” pengusaha asing, sehingga pengusaha nasional tidak mendapatkan kesetaraan (equal treatment). Kami meminta adanya keberpihakan kepada pengusaha lokal.tutupnya
Erik Berharap agar kader-kader dari Hippi Jawa Barat bisa menjadi pengurus nasional di masa depan, yang paling penting adalah keberadaan Hippi Jawa Barat harus diterima oleh seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah maupun pusat.pungkasnya***
