Diduga Korban Kekerasan Seksual Tak Terima Hak, PT. METRO PEARL INDONESIA Disorot Soal Legalitas dan Tanggung Jawab
Purwakarta.Jabar||
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dugaan kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja kembali mencuat di Kabupaten Purwakarta. Seorang karyawati PT. Metro Pearl Indonesia mengaku menjadi korban pelecehan oleh atasannya sendiri. Ironisnya, hingga kini korban tidak menerima hak-haknya sebagai korban pelecehan, yakni bentuk tanggung jawab moral maupun hukum dari pihak perusahaan.
Selain dugaan pelanggaran terhadap hak pekerja, perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Purwakarta tersebut juga diduga kuat belum melengkapi sejumlah perizinan resmi, yang seharusnya menjadi dasar legalitas kegiatan industri.
Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Purwakarta, H. Trisna Rizki Nugraha, S.Pt, menyatakan keprihatinannya terhadap sikap perusahaan yang dinilai tidak memiliki tanggung jawab terhadap korban.
> “Kami menilai PT. Metro Pearl Indonesia telah mengabaikan tanggung jawab moral dan hukum terhadap karyawati yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, kami juga menemukan adanya dugaan perusahaan belum melengkapi izin-izin yang seharusnya dimiliki,” tegas H. Trisna, Sabtu (1/11/2025).
GRIB Jaya Purwakarta meminta agar Dinas Tenaga Kerja serta instansi terkait segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perusahaan tersebut — baik dari aspek dugaan tindak kekerasan seksual maupun legalitas operasional.
Sementara itu, informasi yang dihimpun dari sumber internal menyebutkan bahwa pelaku yang diduga melakukan kekerasan seksual telah diperiksa dan berstatus tersangka di Polres Purwakarta.
Salah satu pejabat Dinas di Kabupaten Purwakarta ketika dikonfirmasi menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut. “Kami akan menindaklanjuti ini, jika ijin tidak diurus tentu akan ada sanksi sesuai aturan” ujar salah satu pejabat dinas yang enggan disebutkan namanya.
GRIB Jaya menegaskan pihaknya memiliki data yang memperkuat dugaan kelalaian perusahaan dalam menjalankan aktivitas industri nya.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius semua pihak agar tidak ada lagi praktik pelecehan dan pelanggaran hak tenaga kerja, khususnya terhadap perempuan yang bekerja di sektor industri di Kabupaten Purwakarta. ( Tim/ Red )
