Anggaran “Sakti” Ratusan Juta di Cicadas, Di Mana Ratusan Domba Lainnya?
SUBANG– Program Ketahanan Pangan Hewani di Desa Cicadas, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang kini tengah menjadi buah bibir dan sorotan tajam publik. Bagaimana tidak, anggaran bernilai fantastis yang mengalir ke desa tersebut diduga tidak berbanding lurus dengan fakta yang ditemukan di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Informasi yang dihimpun, proyek “penggemukan” domba ini tak main-main dukungan dananya. Pada akhir tahun 2023, bantuan pemerintah (Banpem) melalui program Upland menyuntikkan dana sebesar Rp 500 juta. Tak berhenti di situ, pada tahun 2024, Dana Desa kembali mencairkan Rp 20 juta untuk sektor yang sama. Bahkan, kabar burung menyebutkan adanya tambahan bantuan dari Perhutani yang juga dialokasikan untuk komoditas domba.
Fakta Lapangan: Anggaran Raksasa, Hasil Kurus?
Namun, saat dilakukan kroscek lapangan oleh awak media pada Sabtu (27/12/2025), pemandangan di lokasi justru memicu tanda tanya besar. Di area yang seharusnya menjadi pusat ketahanan pangan tersebut, hanya ditemukan 40 ekor kambing/domba, di mana 7 ekor di antaranya masih berukuran kecil (cempe).
Jika dikalkulasi secara kasar, anggaran di atas Rp 520 juta seharusnya mampu menghasilkan populasi ternak yang jauh lebih masif, lengkap dengan infrastruktur kandang yang modern dan manajemen yang profesional. Lantas, ke mana sisa anggaran tersebut menguap?
Ketua Kelompok Lempar Tanggung Jawab?
Ketua Kelompok Ternak setempat, Ateng, saat dikonfirmasi awak media memberikan jawaban yang terkesan mengambang dan membingungkan. Ia berdalih bahwa 40 ekor yang ada saat ini hanyalah bagian dari program Upland yang ia kelola.
“Yang dari Upland kurang lebih 40 ekor untuk dikelola kelompok saya. Yang lainnya beda yang urus, saya kurang tahu sebab sudah dialihkan sebagian,” ujar Ateng dengan nada ragu.
Pernyataan “dialihkan sebagian” ini justru memperkeruh suasana. Publik pun bertanya-tanya: atas dasar apa bantuan pemerintah dialihkan? Ke mana dialihkannya? Dan siapa yang memberikan izin pengalihan tersebut?
Kekacauan administrasi dan manajemen ini semakin nampak saat Ateng ditanya perihal bantuan dari Perhutani. Alih-alih memberikan jawaban transparan, ia justru mengaku buta informasi.
“Kurang tahu kalau dari Perhutani mah, karena yang urus-nya Pak Agus,” tambahnya singkat.
Bau Amis Mismanajemen dan Lemahnya Pengawasan Ketidaksinkronan data antara Ketua Kelompok dengan realitas di lapangan mengindikasikan adanya manajemen “pintu belakang” yang tertutup. Jika bantuan dari berbagai sumber (Upland, Dana Desa, dan Perhutani) dikelola secara terpisah-pisah tanpa transparansi satu pintu, maka potensi terjadinya tumpang tindih anggaran atau bahkan penggelapan aset negara menjadi sangat terbuka lebar.
Masyarakat Cicadas dan para pengamat kebijakan publik kini mendesak pihak Inspektorat Kabupaten Subang serta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan. Harus ada audit investigatif menyeluruh terhadap aliran dana Ketahanan Pangan di Desa Cicadas.
Jangan sampai program mulia “Ketahanan Pangan” justru berubah menjadi “Ketahanan Kantong” oknum-oknum tertentu, sementara domba-domba yang menjadi hak rakyat hanya tinggal cerita di atas kertas laporan.
Ke mana larinya ratusan juta uang rakyat? Publik menunggu jawaban pasti, bukan sekadar kata “tidak tahu”.
( Tim/Redaksi )
