Cipanas – Seperti rumah yang tak akan kokoh tanpa pondasi, demikian pula pembangunan tidak akan berdiri tegak tanpa data yang rapi. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi Partai Golkar, Daerah Pemilihan (Dapil) III, Lukmanul Hakim saat melaksanakan reses di Kampung Neglasari, Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Selasa (16/9/2025).
Dalam kesempatan itu, Lukman menegaskan bahwa reses adalah amanat partai di semua tingkatan untuk turun langsung menyerap aspirasi warga. Aspirasi tersebut, ibarat suara-suara yang akan dijahit menjadi kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Golkar, kata Lukman, sebagai partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan menosialisasikan program strategis pemerintah hingga ke lapisan bawah.
Namun, ada satu hal yang menurutnya menjadi kunci utama: administrasi kependudukan. “KK, KTP, akta lahir, itu bukan sekadar kertas berisi tulisan. Ia adalah pintu masuk bagi pemerintah untuk memastikan bantuan sosial, subsidi, maupun jaminan kesehatan sampai pada orang yang tepat,” ujarnya.
Ia mencontohkan, banyak warga yang sebenarnya sudah lulus SMA atau Paket C, tetapi masih tercatat lulusan SD atau SMP di dokumen kependudukan. “Hal sederhana ini ternyata berdampak pada angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Cianjur jadi terlihat tertinggal, padahal faktanya banyak anak-anak kita sudah sekolah lebih tinggi,” katanya.
Bahkan, lanjut Lukman, ada masyarakat yang berprofesi sebagai guru honorer tetapi tertulis sebagai wiraswasta di data kependudukan. “Data yang keliru akan melahirkan potret yang salah, dan potret yang salah bisa membuat kebijakan salah sasaran,” tambahnya.
Lukman mengajak masyarakat untuk rajin memeriksa dan memperbarui dokumen kependudukan. Ia menegaskan, data yang valid adalah kunci agar kebijakan tepat guna, bantuan sosial tidak salah alamat, dan pembangunan bisa menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Reses ini menjadi jembatan pertemuan, ketika wakil rakyat menyapa konstituennya, dan warga menyampaikan keluh kesahnya. Sebagaimana jalan yang dibangun untuk menghubungkan desa dengan kota, reses pun menjadi jalan penghubung antara suara rakyat dan ruang kebijakan pemerintah. (Tb)
