Bandung, – Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) bekerjasama dengan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menggelar Program Pencanangan Nasional Gerakan Pembinaan Tempat Pengolahan Pangan Laik Higiene Sanitasi (PNGPTPPLHS) di Yogyakarta, Sabtu 26 Juli 2025.
Ketua Umum AKKOPSI yang juga menjabat Bupati Bandung Dadang Supriatna menjelaskan, pencanganan nasional gerakan pembinaan tempat pengolahan pangan laik higiene sanitasi ini merupakan sebuah langkah penting dalam mendukung keberhasilan program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam Program MBG ini kurang lebih sekitar 30 ribu dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diselenggarakan secara nasional.
“Sebagai Ketua Umum Akkopsi, mewakili seluruh anggota kabupaten/kota se- Indonesia, saya menyampaikan komitmen penuh dari seluruh daerah yang menjadi anggota aliansi, untuk memastikan bahwa sanitasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan daerah,” kata Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini.
Pihaknya meyakini bahwa sanitasi yang baik adalah pondasi utama dalam mewujukan kualitas hidup masyarakat yang sehat, produktif dan berdaya saing. Karena itu kegiatan pencanangan ini merupakan implementasi nyata dari kerjasama antara HAKLI, BAPPENAS dan AKKOPSI dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
“Khususnya pada tujuan pembangunan Berkelanjutan (TPB) keenam, yaitu tersedianya air bersih dan sanitasi yang layak untuk semua,” urai Kang DS.
Menurutnya, HAKLI dan AKKOPSI telah berkomitmen untuk mendukung program nasional MBG, melalui pendayagunaan tenaga penjaja, pengelola dan pengawas sanitasi yang dilengkapi dengan standarisasi pelatihan berkelanjutan.
“Dalam kerangka tersebut, pelatihan Massive Open Online Course (MOOC) ini merupakan bentuk nyata dari peran pemerintah daerah sebagai penerima manfaat,” jelas Kang DS.
Tujuannya adalah agar seluruh SPPG mendapat pengakuan laik higienis sanitasi, yang dibina secara sistematis oleh Dinas Kesehatan dan dinas terkait di masing-masing daerah, serta diawasi secara berkelanjutan oleh tenaga sanitasi lingkungan yang tergabung dalam HAKLI.
“Kemitraan kerjasama antara HAKLI dan AKKOPSI ini juga akan menjadi rintisan tindak lanjut dalam pengembangan olahan dan pasca olahan SPPG, termasuk pengolahan limbah dan sampah dalam rangka ekonomi sirkuler berbasis sosial dan lingkungan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif,” papar Kang DS.
Ia mengungkapkan, komitmen HAKLI dan AKKOPSI juga tertuang melalui deklarasi Gerakan Nasional Pembinaan Laik Higiene Sanitasi hari ini.
“Ini menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan laik higiene sanitasi melalui pembinaan berkelanjutan dan pengawasan, sesuai dengan standar sanitasi keamanan pangan,” terangnya.
Dengan adanya kemitraan ini, pihaknya berharap dapat memberikan dukungan nyata terhadap program nasional MBG, sekaligus memperkuat upaya mendukung standar laik higiene sanitasi secara menyeluruh dalam kegiatan penyelenggaraan usaha berizin berbasis resiko kesehatan. Hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 5 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2024.
Pihaknya menyadari, dalam konteks penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia, keberadaan tempat pengelolaan pangan yang memenuhi syarat laik higiene sanitasi sangat strategis.
“Gizi yang baik tidak akan bermanfaat bila tidak disertai dengan keamanan pangan. Oleh karena itu kantin sekolah, dapur umum, maupun penyedia makanan lokal perlu dibina dari diawasi sistematis dan konsisten,” tegas Kang DS.
Lebih lanjjut ia mengungkapkan, Akkopsi memandang Program PNGPTPPLHS ini sebagai penguatan komitmen linats sektor yang menjembatani kebijakan sanitasi dengan upaya perbaikan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Di sinilah peran pemerintah daerah sangat penting dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan mutu, edukasi serta membangun sinergi dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan.
Melalui momentum ini, pihaknya pun mengajak kepada seluruh kabupaten/kota anggota Akkopsi untuk mengintegrasikan isu sanitasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Termasuk dalam aspek penganggaran dan pengawasan program MBG.
“Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita mengkonsumsi makanan yang secara gizi baik, namun secara higienis justru berisiko terhadap kesehatan mereka,” tegasnya.
Kang DS berharap, Program PNGPTPPLHS ini menjadi awal dari transformasi besar dalam penyediaan pangan yang bergizi, aman dan higienis bagi seluruh anak-anak Indonesia.(*)
