Pajajaranupdate.com/Jakarta, Rabu 31 Desember 2025 —Satu tahun telah berlalu, namun harapan yang dijanjikan di awal kepemimpinan Andi Sumangerukka dan Hugua (ASR–Hugua) tak kunjung terwujud. Alih-alih menghadirkan solusi, kepemimpinan sepanjang tahun 2025 justru dipenuhi kebijakan setengah matang, komunikasi yang buruk, dan sikap anti-kritik yang terkesan otoriter.
Kepemimpinan yang seharusnya hadir untuk mengayomi berubah menjadi kekuasaan yang sibuk membela diri. Kritik dianggap gangguan, aspirasi diperlakukan sebagai ancaman, dan suara masyarakat sering kali diabaikan. Akibatnya, kepercayaan publik terus menurun, sementara masalah di lapangan semakin menumpuk.
Banyak keputusan diambil tanpa arah yang jelas. Janji perubahan digaungkan, tetapi realisasinya nihil. Transparansi menjadi slogan kosong, partisipasi hanya formalitas, dan tanggung jawab kerap dialihkan dengan menyalahkan pihak lain. Inilah potret kepemimpinan ASR–Hugua yang gagal memahami esensi tugasnya sebagai pejabat negara: melayani, bukan dilayani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih ironis lagi, kegagalan ini tidak pernah diakui secara terbuka oleh ASR–Hugua. Tidak ada evaluasi yang jujur, tidak ada keberanian mengakui kesalahan. Padahal, pemimpin yang kuat bukan yang selalu benar, melainkan yang mau belajar dan memperbaiki diri agar lebih mawas diri.
Catatan akhir tahun ini adalah pengingat keras bahwa kekuasaan tanpa empati hanya melahirkan jarak, dan kepemimpinan tanpa integritas hanya menciptakan kekecewaan khalayak luas.
Jika pola ini terus dipertahankan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar citra kepemimpinan, melainkan masa depan Sulawesi Tenggara.
Menjelang tahun baru yang akan berganti, publik tidak lagi membutuhkan janji manis. Yang dibutuhkan adalah perubahan nyata, sikap terbuka, dan kepemimpinan yang berani bertanggung jawab atas kesalahannya. Karena pada akhirnya, sejarah akan mencatat: siapa yang memimpin dan siapa yang gagal menjalankan amanah rakyat.
Catatan ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengingatkan. Kepemimpinan yang gagal dan otoriter harus dihentikan, bukan diwariskan kepada penerus.
