internet PT. Myrepublik cabang Purwakarta melanggar ketentuan, Aliansi Purwakarta Bersatu Sambangi Gedung DPRD kabupaten Purwakarta
Purwakarta, Jawabarat
rabu, 19.11.2025. Aliansi purwakarta bersatu, yang terdiri dari GABUNGAN ORMAS DAN LEMBANGA:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
°ORMAS GMPB(gerakan Masyarakat purwakarta Bersatu)
°ORMAS BPPKB DPC PURWAKARTA
° ORMAS SUNDAWANI DPD PURWAKARTA
° ORMAS BANASPATI DPC PURWAKARTA
° ORGANISASI IPHI DPC PURWAKARTA
° ORGANISASI FPII
° LPKSM PUTRA SILIWANGI PURWAKARTA
Gabungan Organisasi dan lembaga ini Tergabung di Aliansi purwakarta bersatu Yang Di koor dinator Aliansi purwakrta bersatu Ketua Umum GMPB kang Andi mengecam keras terkait perusahaan yang melanggar regulasi.
Aliansi purwakrta Bersatu Mengagendakan Audiensi Di GEDUNG DPRD KAB. PURWAKARTA Yang mana adanya Aduan masyarakat kepada Aliansi Purwakarta bersatu
Menyikapi aduan masyarakat Di duga adanya Pelanggaran Regulasi yang di lakukan oleh perusahaan internet PT. Myrepublik cabang Purwakarta yang melanggar ketentuan UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TANHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI ujar kang Andi
Dalam investigasi Aliansi di temukan adanya Data pengaduan dan dokumentasi yang Di duga adanya kelalaian Di Pasal 11&15 yang menerangkan adanya tata cara pelaksanaan dan sanksi sesuai registrasi.
Aliansi purwakarta bersatu menurut kepada pelaksana usaha yang di duga merugikan masyarakat agar mengganti kompensasi sesuai regulasi dan sanksi
Dalam audisi ini di hadiri oleh wakil ketua DPRD, ketua komisi II, ketua Komisi III dan kepala Dinas Diskominfo kab. Purwakarta
Dalam pembahasan sesuai aspirasi masyarakat mempunyai kesimpulan akan adanya pertemuan ke dua DPRD akan memanggil dinas terkait penegak regulasi agar menindak tegas Oknum perusahaan yang tak prosedur regulasi dari tingkat pusat sampai daerah
Kesimpulan dari pertemuan antara Aliansi P.B, DPRD kabupaten purwakarta, Kepala dinas Diskominfo & Pelaksana perusaan akan adanya pertemuan ke dua yang melibatkan Vendor perusahaan PT. Myrepublik untuk di konfirmasi terkait aduan masyarakat dan pemaparan ijin sesuai regulasi. ( Saepul.B )
