LMND Kendari Tolak Usulan Soeharto Sebagai Pahlawan: Soeharto Bukan Pahlawan. Negara Jangan Memutihkan Dosa Politik Orde Baru!

REDAKSI JABAR

- Redaksi

Kamis, 6 November 2025 - 19:13 WIB

50115 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Kendari, 6 November 2025
Menjelang peringatan Hari Pahlawan Nasional, Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Kota Kendari (EK-LMND KENDARI) menyatakan sikap tegas menolak usulan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yang berencana memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Bagi LMND Kota Kendari, usulan ini bukan hanya bentuk kekeliruan sejarah, tetapi juga merupakan penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia. Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto berarti menghapus jejak kejahatan kemanusiaan, mendistorsi kebenaran sejarah, dan melegitimasi kembali warisan tirani Orde Baru yang selama 32 tahun menindas rakyat.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Soeharto bukan pahlawan, ia simbol kediktatoran militer, pelanggaran HAM, dan perampasan hak-hak rakyat. Memberinya gelar pahlawan berarti negara sedang berupaya memutihkan dosa politik masa lalu,” tegas Jordi Apriyanto, Ketua LMND Kota Kendari.

LMND Kota Kendari menilai, selama kekuasaannya, Soeharto telah membungkam demokrasi, memenjarakan ribuan aktivis, serta melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat dalam tragedi 1965–1966 dan berbagai peristiwa represi di tahun-tahun berikutnya. Rezimnya menindas kaum buruh, merampas tanah petani, mengekang kebebasan pers, serta menyerahkan kekayaan bangsa ke tangan modal besar dan kroni politik.

“Usulan ini menunjukkan bahwa negara masih dikuasai oleh warisan politik Orde Baru,” lanjut Jordi.
“Alih-alih memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM, negara justru memilih mengabadikan simbol penindasan sebagai pahlawan bangsa. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan.”

LMND Kota Kendari menegaskan bahwa kepahlawanan sejati tidak lahir dari kekuasaan, melainkan dari perlawanan terhadap penindasan. Karena itu, Soeharto tidak pantas disebut pahlawan. Kepahlawanan sejati adalah milik rakyat kecil, buruh, petani, mahasiswa, dan kaum miskin kota, yang berjuang menegakkan keadilan sosial, melawan eksploitasi, dan menolak kekerasan negara.

Sebagai bentuk perlawanan terhadap manipulasi sejarah ini, LMND Kendari menyerukan kepada seluruh kekuatan progresif, mahasiswa, organisasi rakyat, dan gerakan sosial di seluruh Indonesia untuk menggelar aksi penolakan dan konsolidasi nasional.
Tujuannya adalah memperkuat solidaritas rakyat dalam melawan segala bentuk glorifikasi terhadap tirani serta memperjuangkan pengakuan atas kebenaran sejarah dan keadilan bagi korban.

“Kami menyerukan kepada seluruh rakyat untuk tidak diam. Jangan biarkan sejarah ditulis oleh para penindas. Tugas generasi hari ini adalah melawan upaya pemutihan sejarah dan menegakkan kebenaran,” pungkas Jordi Apriyanto.
“Kepahlawanan sejati adalah keberanian untuk melawan penindasan, bukan menjadi alat penindas itu sendiri.”

Dengan demikian, LMND Kendari secara tegas menolak usulan Kemensos RI untuk menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, serta mendesak negara untuk:

1. Membatalkan usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
2. Mengakui dan mengadili pelanggaran HAM masa Orde Baru.
3. Menghentikan segala bentuk glorifikasi terhadap rezim yang menindas rakyat.

“Tidak ada kepahlawanan dalam tangan yang berlumur darah rakyat.”
“Soeharto bukan pahlawan, ia penjahat kemanusiaan yang harus diadili oleh sejarah.”

Laporan : Redaks

Berita Terkait

Prof Sutan Nasomal SH, MH, Soroti Klarifikasi Suami Fenny Frans, Jangan Alihkan Pokok Persoalan, Permintaan Maaf Terbuka Dinilai Lebih Tepat
Wakil Direktur (PBC) Purwakarta Budgeting Control Irwan Ardiansah Angkat Bicara Soal PLTS Rp18 Miliar di 20 Puskesmas Purwakarta: Harus Diusut Tuntas!
Koperasi Merah Putih di Jambi Hadapi Tantangan Keberlanjutan dan Tata Kelola
Dua Dugaan Skandal Di Dinkes: Publik Desak Kejari Purwakrta Usut Tuntas PLTS Dan BOK
Publik Menantikan Nyali Kejari Baru, Bongkar Skandal PLTS Dinkes Rp 18 Miliar
Musim Kemarau Panjang Picu Kebakaran Hutan Lindung Gunung Burangrang Purwakrta
Dituduh Gelapkan Dana Desa, Kepala Desa Rindu Hati Siap Tempuh Jalur Hukum
Pengabdian kepada Masyarakat, Lapas Narkotika Langkat Memperbaiki Fasilitas Umum dari Dukungan Inkopasindo

Berita Terkait

Selasa, 7 Juli 2026 - 10:29 WIB

Fraksi PDI Perjuangan Berikan Pandangan Umum terkait 3 Raperda Baru Usulan Pemerintah Kota Bandung

Jumat, 8 Mei 2026 - 22:59 WIB

Dedi Mulyadi Buka Konvensi Lions Indonesia 2026: Event Ini Dorong Ekonomi Bandung

Minggu, 19 April 2026 - 15:58 WIB

Ledia Hanifa, Kemenbud, dan Wali Kota Farhan Tegaskan Diplomasi Budaya Pilar Ketahanan Nasional

Sabtu, 18 April 2026 - 16:05 WIB

Siliwangi Santri Camp, Sekjen Kementan, Dr Suwandi, Ketahanan Pangan, MBG, Kodam III Siliwangi, Santri, Hilirisasi

Kamis, 16 April 2026 - 16:19 WIB

IKEA di King’s Shopping Center Jadi Sinyal Positif Revitalisasi Pusat Kota Bandung

Selasa, 14 April 2026 - 16:08 WIB

Gubernur bersama Menteri PKP Resmikan Program Bedah Rumah, Total 40.000 Unit di Jabar

Jumat, 10 April 2026 - 13:17 WIB

Gedung Merdeka Jadi Saksi: KNPI-Kadin Dorong Pencegahan Korupsi, Sorot 8 Area Rawan di Jabar

Rabu, 8 April 2026 - 23:01 WIB

KDM Tekankan Nilai Rasa dalam Peradaban Sunda di Dies Natalis ke-58 UIN Bandung

Berita Terbaru