KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung

REDAKSI JABAR

- Redaksi

Senin, 20 Oktober 2025 - 09:47 WIB

5090 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | PAJAJARANUPDATE.COM — Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB). Menurutnya, indikasi penyimpangan pada proyek transportasi nasional tersebut sudah sangat jelas terlihat, mulai dari penggelembungan biaya hingga pelanggaran dalam proses evaluasi tender.

Anthony menyampaikan hal itu dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/10/2025), yang sekaligus menjadi bentuk pengaduan masyarakat (Dumas) terbuka kepada KPK. Ia menilai aneh jika lembaga antirasuah masih menunggu laporan masyarakat, sementara indikasi dugaan korupsi sudah terang benderang.

“KPK tidak perlu menunggu laporan lagi. Fakta dugaan korupsi sudah terbuka lebar. Kalau lembaga penegak hukum masih ragu, itu menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi dasarnya,” tegas Anthony.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan, dugaan korupsi dalam proyek KCJB terlihat dari indikasi markup atau penggelembungan biaya yang dinilai sangat tidak wajar. Awalnya, nilai proyek ditawarkan sebesar 5,5 miliar dolar AS oleh pihak China, namun naik menjadi 6,02 miliar dolar AS — jauh di atas proyek sejenis di negara asalnya yang berkisar 17–30 juta dolar AS per kilometer.

“Biaya per kilometer proyek KCJB mencapai 41,9 juta dolar AS, padahal proyek Shanghai–Hangzhou di China hanya sekitar 22,9 juta dolar AS. Ada selisih sekitar 2,7 miliar dolar AS yang patut diduga sebagai hasil markup,” ungkapnya.

Selain markup, Anthony juga menyoroti bunga pinjaman yang jauh lebih tinggi dari tawaran Jepang. China memberikan pinjaman dengan bunga 2% per tahun, sedangkan Jepang hanya 0,1%. Dengan skema pembiayaan 75 persen dari total proyek, beban bunga proyek versi China mencapai sekitar Rp1,47 triliun per tahun, 20 kali lipat lebih besar dibanding tawaran Jepang.

“Ada pelanggaran serius dalam proses evaluasi proyek. Komponen bunga tidak dihitung secara benar, sehingga penawaran China seolah lebih murah dari Jepang. Padahal kenyataannya sebaliknya,” katanya.

Ia menambahkan, pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS juga memperkuat dugaan penyimpangan. Nilai proyek yang semula 6,02 miliar dolar AS membengkak menjadi 7,22 miliar dolar AS, dan sebagian besar tambahan dana tersebut kembali dibiayai dengan pinjaman berbunga tinggi.

“Dengan bunga baru sebesar 3,4 persen per tahun untuk pembiayaan tambahan, total beban bunga kini mencapai hampir Rp2 triliun per tahun. Ini jelas merugikan negara,” tegas Anthony.

Karena itu, ia meminta KPK bertindak cepat melakukan penyelidikan resmi terhadap seluruh proses pengadaan, pembiayaan, dan perubahan nilai proyek KCJB. Anthony menilai, rakyat berhak tahu ke mana sebenarnya uang publik dan pinjaman negara tersebut mengalir.

“Proyek ini bukan sekadar transportasi, tapi cerminan bagaimana kebijakan publik bisa disandera kepentingan. KPK harus segera bergerak. Rakyat mengawasi,” pungkasnya.(Tim)

Berita Terkait

Tidak Butuh Waktu Lama, Polsek Gunung Malela Kembali Berhasil Ringkus Pelaku Pencurian Dua HP di Viral Spa — iPhone 13 dan Oppo Berhasil Ditemukan
Kalapas Binjai Tegaskan Komitmen Zero HALINAR demi Lapas Aman dan Kondusif
Perkuat Sinergi APH, Kalapas Kelas IIA Kupang Jalin Koordinasi Strategis dengan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA
I Ketut Adi Candra: Melukis sebagai Doa, Hidup sebagai Laku
160 Pengurus Dilantik, 2000 Kader Hadiri Konsolidasi Akbar di GOR Saparua
PMII Kota Bandung Gelar Rangkaian Harlah ke-66: Dari Simposium Kaderisasi hingga Konsolidasi Gerakan
Tinggalkan Menara Gading, KH. Wahyul Ajak Kader PMII ‘Melarut’ Bersama Rakyat
Ledia Hanifa, Kemenbud, dan Wali Kota Farhan Tegaskan Diplomasi Budaya Pilar Ketahanan Nasional

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 01:46 WIB

Ketua DPRK Nagan Raya Diduga Gunakan Fasilitas Negara untuk Berzina, Foto Saat Digerebek Beredar Luas

Selasa, 13 Oktober 2026 - 14:19 WIB

Pembukaan TMMD ke-130 TA 2026, Kodim 0113/Gayo Lues Salurkan Bantuan Sembako kepada Warakawuri dan Masyarakat Kurang Mampu

Rabu, 30 September 2026 - 06:10 WIB

Negara Diuji Di Geumpang, Mampukah Menegakkan Hukum Tanpa Kompromi Atau Kalah Oleh Setoran

Kamis, 2 Juli 2026 - 18:18 WIB

Pengabdian yang Tulus Selalu Meninggalkan Jejak, Kapolres Aceh Tenggara Pimpin Pemusnahan 161,9 Kilogram Ganja

Jumat, 26 Juni 2026 - 19:55 WIB

Senyum Anak Yatim Menghiasi Jumat Berkah, Kapolres Aceh Tenggara Salurkan Bantuan Penuh Kasih

Kamis, 25 Juni 2026 - 00:44 WIB

Kapolres Agara Lepas Karnaval Budaya, Warna-Warni Tradisi Semarakkan Hari Jadi Ke-52 Kabupaten Aceh Tenggara

Sabtu, 13 Juni 2026 - 23:44 WIB

SP2HP Terbit, Kasus Dugaan Pengeroyokan Suriati Naik Penyidikan; Keluarga Desak Polisi Usut Tuntas dan Tangkap Seluruh Pelaku

Sabtu, 13 Juni 2026 - 21:37 WIB

Menyapa Harapan di Ruang Operasi, Kapolres Aceh Tenggara Tinjau Langsung Operasi Bibir Sumbing dan Celah Langit-Langit

Berita Terbaru