JAKARTA | PAJAJARANUPDATE.COM — Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB). Menurutnya, indikasi penyimpangan pada proyek transportasi nasional tersebut sudah sangat jelas terlihat, mulai dari penggelembungan biaya hingga pelanggaran dalam proses evaluasi tender.
Anthony menyampaikan hal itu dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/10/2025), yang sekaligus menjadi bentuk pengaduan masyarakat (Dumas) terbuka kepada KPK. Ia menilai aneh jika lembaga antirasuah masih menunggu laporan masyarakat, sementara indikasi dugaan korupsi sudah terang benderang.
“KPK tidak perlu menunggu laporan lagi. Fakta dugaan korupsi sudah terbuka lebar. Kalau lembaga penegak hukum masih ragu, itu menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi dasarnya,” tegas Anthony.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, dugaan korupsi dalam proyek KCJB terlihat dari indikasi markup atau penggelembungan biaya yang dinilai sangat tidak wajar. Awalnya, nilai proyek ditawarkan sebesar 5,5 miliar dolar AS oleh pihak China, namun naik menjadi 6,02 miliar dolar AS — jauh di atas proyek sejenis di negara asalnya yang berkisar 17–30 juta dolar AS per kilometer.
“Biaya per kilometer proyek KCJB mencapai 41,9 juta dolar AS, padahal proyek Shanghai–Hangzhou di China hanya sekitar 22,9 juta dolar AS. Ada selisih sekitar 2,7 miliar dolar AS yang patut diduga sebagai hasil markup,” ungkapnya.
Selain markup, Anthony juga menyoroti bunga pinjaman yang jauh lebih tinggi dari tawaran Jepang. China memberikan pinjaman dengan bunga 2% per tahun, sedangkan Jepang hanya 0,1%. Dengan skema pembiayaan 75 persen dari total proyek, beban bunga proyek versi China mencapai sekitar Rp1,47 triliun per tahun, 20 kali lipat lebih besar dibanding tawaran Jepang.
“Ada pelanggaran serius dalam proses evaluasi proyek. Komponen bunga tidak dihitung secara benar, sehingga penawaran China seolah lebih murah dari Jepang. Padahal kenyataannya sebaliknya,” katanya.
Ia menambahkan, pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS juga memperkuat dugaan penyimpangan. Nilai proyek yang semula 6,02 miliar dolar AS membengkak menjadi 7,22 miliar dolar AS, dan sebagian besar tambahan dana tersebut kembali dibiayai dengan pinjaman berbunga tinggi.
“Dengan bunga baru sebesar 3,4 persen per tahun untuk pembiayaan tambahan, total beban bunga kini mencapai hampir Rp2 triliun per tahun. Ini jelas merugikan negara,” tegas Anthony.
Karena itu, ia meminta KPK bertindak cepat melakukan penyelidikan resmi terhadap seluruh proses pengadaan, pembiayaan, dan perubahan nilai proyek KCJB. Anthony menilai, rakyat berhak tahu ke mana sebenarnya uang publik dan pinjaman negara tersebut mengalir.
“Proyek ini bukan sekadar transportasi, tapi cerminan bagaimana kebijakan publik bisa disandera kepentingan. KPK harus segera bergerak. Rakyat mengawasi,” pungkasnya.(Tim)
