CIANJUR – Aroma perbedaan pendapat mewarnai musyawarah antara warga Kampung Ciguntur, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, dengan pihak PT Daya Mas Geopatra Pangrango (DMGP) yang digelar di Hotel Sinarkasih, Selasa (14/10/2025).
Pertemuan yang semula diharapkan menjadi ajang memperkuat kesepahaman justru memunculkan ketegangan halus di penghujung tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Musyawarah tersebut dihadiri perwakilan warga, ketua RW, kepala dusun, Kasi trantib Pol PP, Sekdes Cipendawa, Ketua BPD Desa Cipendawa, serta pihak perwakilan PT DMGP.
Warga menyoroti ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dengan rencana pelaksanaan di lapangan, yang dinilai berbeda arah dan berpotensi menggagalkan hasil mufakat yang telah dibangun sebelumnya.
Ketua Koperasi Produsen Putra Ciguntur Lestari, Endang Supriatna, mengungkapkan keprihatinannya atas terjadinya perbedaan pandangan tersebut.
“Yang kami perhatikan, justru di penghujung 2025 ini ada indikasi gagal. Komunikasi yang dulu kita bangun dengan pihak DMGP sudah baik, tapi sekarang tidak ada kesinambungan di lapangan,” ujarnya.
Menurut Endang, akar persoalan muncul ketika pihak DMGP menyampaikan informasi mengenai anggaran Rp175 juta yang disebut untuk kegiatan pengerasan jalan.
Padahal, kata dia, masyarakat sebelumnya telah mengajukan proposal perbaikan dan pelebaran jalan sepanjang 1.800 meter senilai sekitar Rp1,8 miliar.
“Kalau pengerasan, itu di luar konteks proposal. Kami ajukan perbaikan jalan lengkap dengan pelebaran enam meter dan drainase delapan meter. Tapi yang muncul sekarang justru pengerasan jalan dengan nilai yang jauh berbeda,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan, rencana akses jalan proyek PT DMGP kini berubah arah, dari yang semula melalui gapura menuju wilayah RT 11, kini diarahkan melalui Kampung Pasir Cina ke Ciguntur.
“Informasinya berubah jauh dari hasil komunikasi awal. Jadi kami merasa seperti kehilangan benang merah antara kesepakatan dan pelaksanaan,” tambah Endang.
Endang menegaskan, masyarakat tetap konsisten memperjuangkan agar proyek perusahaan di bawah naungan Sinarmas Group itu tidak merugikan warga sekitar.
“Kami sejak awal sepakat, jangan sampai keberadaan perusahaan justru mengganggu aktivitas masyarakat. Konsep kami sederhana pembangunan harus sejalan dengan kepentingan warga,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan PT DMGP, Kurnia, saat dikonfirmasi media, memilih tidak memberikan keterangan lebih jauh terkait substansi persoalan tersebut.
“Saya di sini hanya untuk menampung aspirasi masyarakat dan menerima proposal. Untuk pembahasan lebih lanjut, silakan datang langsung ke kantor,” singkatnya.
Musyawarah yang berlangsung hingga sore hari itu berakhir tanpa keputusan pasti, warga berharap agar komunikasi kembali dijalin dengan terbuka, agar proyek yang diharapkan membawa manfaat tidak justru kandas di ujung tahun akibat miskomunikasi. (Tim)
