KOTA BEKASI – Aula Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Kamis (9/10/2025), siang itu berubah menjadi ruang dialektika yang penuh makna. Di balik meja panjang, mikrofon dan catatan kerja wartawan, terselip semangat besar untuk mengurai benang kusut transparansi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Bekasi.
Dialog publik bertema “Transparansi Pengelolaan CSR di Kota Bekasi: Sinergi Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat” itu digagas sebagai wadah untuk menjahit komitmen antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat tiga pilar yang semestinya berjalan seirama dalam membangun daerah.
Namun, langkah awal forum itu sempat tersendat. Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto Tjahyono, yang dijadwalkan menjadi narasumber utama, urung hadir karena panggilan mendadak dari Gubernur Jawa Barat. Sebagai gantinya, Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi, Dr. Dicky Irawan, S.T., M.T., hadir mewakili sang kepala daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Turut hadir pula Kepala Bagian Pembangunan Setda, Saut Hutajulu, mewakili Sekda Kota Bekasi, serta Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M., yang menyoroti pentingnya regulasi dan pengawasan terpadu terhadap CSR.
“Etika Publik Bukan Sekadar Protokol”
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menyoroti absennya Wali Kota dengan nada diplomatis namun sarat makna.
“Kami memahami agenda Gubernur, tapi secara etika komunikasi publik, alangkah baiknya jika Wali Kota tetap bisa menyapa masyarakat meski hanya lewat daring. Publik menunggu penjelasan dari pemimpinnya, bukan hanya perwakilan birokrat,” ujarnya, Jumat (10/9/2025).
Ia menegaskan, forum PWI bukanlah panggung kritik kosong, tetapi wadah dialog konstruktif untuk memperkuat kepercayaan publik.
“Ini bukan soal hadir atau tidak hadir, tapi soal komitmen terhadap keterbukaan. CSR bukan angka di kertas, tapi amanah untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
CSR: Antara Tanggung Jawab dan Transparansi
PWI Bekasi Raya menegaskan akan terus mendorong keterbukaan tata kelola CSR agar publik tahu ke mana arah dana sosial perusahaan itu bermuara.
Organisasi wartawan ini bahkan berencana menyusun catatan resmi dan rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada Pemerintah dan DPRD Kota Bekasi.
“Kami ingin CSR benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar jargon tanggung jawab sosial. Transparansi adalah jantung dari kepercayaan publik,” tegas Ade.
Forum itu akhirnya menjadi simbol: bahwa di tengah ketidakhadiran seorang pemimpin, suara publik tetap hidup. Di tangan para jurnalis, diskusi ini bukan sekadar laporan, melainkan pengingat bahwa transparansi bukan pilihan melainkan kewajiban.
Dari ruang kecil di aula PWI, gema diskusi itu menggema ke seluruh Kota Bekasi:
bahwa pembangunan tanpa keterbukaan hanyalah rumah megah tanpa jendela.
(Red)
