CIANJUR – Di balik gemerlap capaian target pendapatan daerah yang tampak bersinar di atas kertas, terselip bayang sikap arogansi dari seorang pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cianjur yang justru mencoreng semangat transparansi publik.
Peristiwa ini terjadi pada Jumat (10/10/2025), ketika sejumlah wartawan mendatangi Kantor Bapenda Cianjur untuk mengonfirmasi data capaian target pendapatan daerah. Namun, niat baik untuk menggali informasi publik tersebut disambut dengan sikap dingin dari salah satu pejabat, HR, yang menjabat sebagai Kabid Pengembangan dan Retribusi Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alih-alih menjawab pertanyaan secara substansial, HR justru terkesan “alergi” terhadap kehadiran awak media. Dengan nada tinggi, ia malah mempertanyakan legalitas para wartawan yang datang, disertai tutur kata yang kurang menyenangkan.
“Sikap seperti itu menimbulkan kesan seolah ada hal yang ingin ditutupi dan enggan dibuka secara transparan,” ujar salah seorang wartawan yang hadir di lokasi.
Tak berhenti di situ, HR juga sempat bercerita panjang lebar mengenai pengalaman masa lalunya di dunia pemerintahan — mulai dari pernah bertugas di Satpol PP hingga menjadi ajudan bupati. Cerita yang seolah ingin menegaskan posisi dirinya di hadapan para pewarta.
Namun, setelah perdebatan dan situasi yang sempat memanas, HR akhirnya didampingi oleh Kabid Penataan dan Pendapatan, Lucky, memaparkan data realisasi capaian pendapatan daerah hingga 7 Oktober 2025.
“Dari target Rp1,1 triliun, realisasi sudah mencapai Rp763 miliar atau sekitar 66,14 persen,” ungkap Lucky.
Rincian capaian tersebut berasal dari empat sektor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD):
Pajak Daerah: 72,47%
Retribusi Daerah: 57,25%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: 100%
Lain-lain PAD yang Sah: 78,1%
Menurut Lucky, sektor tertinggi berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah mencapai 100 persen.
Namun, di sisi lain, pihak Bapenda mengakui masih ada persoalan klasik yang membelit sistem pembayaran.(Tim)
