ANAK PERUSAHAAN PLN ,PT HALEYORA POWERINDO,DIDUGA PHK KARYAWAN SECARA SEPIHAK
Purwakarta jabar,.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
PT HALEYORA POWERINDO,anak perusahaan PT PLN yang berlokasi di kabupaten Purwakarta,Memberhentikan karyawan nya secara sepihak .
Syarip hidayat warga masyarakat kp krajan kecamatan Pasawahan,kabupaten Purwakarta,saat di temui oleh awak media terkait Pemberhentian kerja,mengatakan saya bekerja dengan PT HALEYORA POWERINDO jabatan BILLER hampir10( sepuluh) tahun,setiap 5(lima) tahun sekali kontrak di perpanjang,
Lanjut kontrak kedua belum habis masa kontrak nya tiba- tiba oleh pihak perusahaan suruh menghadap ke kantor untuk mendatangan surat pengundurun diri,bersama rekan saya yang jumlah 8 ( delapan) orang .
Selama bekerja selama sepuluh tahun saya loyal terhadap Perusahaan tempat saya bekerja,tidak ada catatan buruk,dari pihak perusahaan saya disuruh untuk tanda tangan “surat pengunduran diri”
Sebelum saya tanda tangan surat tersebut,saya minta penjelasan dari kantor PT haleyora Powerindo bertempat di bandung jawa barat.
Perwakilan dari pihak perusahaan HRD,Bu Ledi menyampaikan bahwa pasangon hanya bisa di bayarkan sesuai aturan perusahaan .
Selama saya bekerja hampir sepuluh tahun pasangon hanya Rp 600.000.( enam ratus ribu rupiah ) jelas saya merasa kaget dan kecewa pada saat itu,
Berdasarkan informasi dari internal kantor Haleyora Powerindo bandung,Pasangon sudah di turunkan oleh kantor Pusat melalui management lokal di Purwakarta Ahmad sutopo .
Sudah jelas Karyawan tidak dapat dipaksa untuk “menggunakan diri” atau mengundurkan diri secara sepihak oleh perusahaan, karena pengunduran diri adalah hak karyawan atas inisiatif sendiri dan tidak boleh dilanggar oleh perusahaan. Jika karyawan dipaksa untuk mengundurkan diri, surat pengunduran diri tersebut dapat dibatalkan, dan karyawan dapat menuntut hak-haknya melalui Pengadilan Hubungan Industrial dengan menunjukkan adanya unsur paksaan atau tekanan.
Apabila Perusahaan tidak memenuhi kewajiban pembayaran Pasangon,dapat di kenai sanksi pidana,seperti denda atau pidana penjara sesuai Undang -Undang ketenaga kerjaan
Perusahaan wajib membayar Pasangon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan PP 35/2021.
Hingga Naskah ini di buat ,awak media belum memperoleh resmi dari pihak Perusahaan HALEYORA POWERINDO .
( hr)
