Purwakarta jabar,||
Desa Sukajadi,Kecamatan Pondoksalam,Kabupaten Purwakarta, lagi-lagi dana desa jadi bahan bisik-bisik tetangga sambil ngaduk kopi sachet di warung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kali ini, yang jadi bahan obrolan panas bukan soal jalan rusak atau lampu mati, tapi soal duplikat anggaran untuk penyelenggaraan Posyandu.
Iya, Posyandu yang itu-itu juga, yang dari dulu isinya bubur kacang ijo, timbang bayi, dan ceramah kesehatan.
Berdasarkan data yang di himpun (bukan katanya ya, ini data!), tercatat dua angka anggaran untuk kegiatan yang katanya sih sama persis:
1. Rp 16.200.000 untuk Penyelenggaraan Posyandu
2. Rp 40.040.000 untuk Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader)
Hmm, jadi… apa bedanya? Yang satu Posyandu, yang satu Posyandu plus embel-embel?
Atau jangan-jangan ini cuma beda gaya penulisan buat angka yang sama? Tapi kok nilainya jauh banget, beda Rp 23.840.000 loh! Bukan receh.
Publik pun mulai gelisah. Bukan karena gagal dapet bubur tambahan, tapi karena merasa ada yang nggak beres.
“Kok bisa satu kegiatan, dua anggaran? Mana yang bener?”
Jangan salah, Posyandu itu kegiatan mulia. Memberi gizi tambahan untuk balita dan ibu hamil, mengedukasi para lansia, dan tentu saja jadi tempat silaturahmi antarwarga.
Tapi kalau anggarannya main petak umpet, ya wajar dong kalau publik jadi nyinyir. Kan bukan uang pribadi, itu duit rakyat!
Pengelolaan anggaran publik seharusnya jelas, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Bukan malah bikin masyarakat main tebak-tebakan: “Anggaran hari ini, nyata atau khayalan?”
Kalau memang ada dua kegiatan berbeda, ya jelaskan. Jangan cuma nulis judul panjang biar kelihatan beda, padahal isinya itu-itu juga. Kalau memang ada kesalahan pencatatan, ya perbaiki.
Tapi kalau ini disengaja? Wah, itu sudah masuk kategori akrobat anggaran.
Sudah saatnya Pemerintah Desa Sukajadi buka suara. Jangan cuma diam dan berharap isu ini menguap kayak uap nasi. Warga butuh penjelasan, bukan basa-basi.
Dan tolong ya, jangan lagi menganggap masyarakat itu nggak paham. Sekarang orang kampung pun bisa baca laporan keuangan—asal datanya dibuka.
Karena kalau anggaran Posyandu saja sudah bikin bingung, gimana kami bisa yakin anggaran lainnya?
Uang rakyat itu bukan mainan. Sekali main sulap, bersiaplah disorot terang.
(Hr)
