CIANJUR – Partai Nasdem Menggelar Dalam Kegiatan Acara Gerakan Perubahan Pelantikan Pengurus DPD Partai Nasdem Cianjur dari rangkaian pondasi Nasdem khususnya di Cianjur, untuk konsolidasi dalam bentuk pelantikan. Sebagai langkah awal upaya kita untuk mempersiapkan diri untuk menuju 2029 nanti. Bertempat Kegiatan, Jalan Raya Hanjawar No.19 Ciloto, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sabtu (26/07/2025) kemarin.
Ketua Partai Nasdem Cianjur Onnie S Sandi mengatakan, dalam kegiatan acara gerakan perubahan pelantikan pengurus DPD Partai Nasdem Cianjur, baik tentunya untuk lebih memperkokoh sinergi membangun Kabupaten Cianjur, dan juga memang tidak terasa kita sudah satu tahun setengah kurang lebih dari pemilu 2024 yang lalu maka melakukan konsolidasi dengan cepat lebih awal, itu menjadi hal yang terpenting kita lakukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dengan hal itu maka mesin partai kita di harapkan DPD membangun struktur DPC nanti dan itu PAC bahkan sampai ke tingkat TPS kita waktu itu pernah 2019 dapat tiga besar urutan ke tiga, dapat pimpinan DPR RI baik Provinsi di 2024 dan DPRD Kabupaten, kita dapat Enam semua dapil terisi,” terangnya.
Maka kalau kita ingin kembali lagi ke tiga besar itu memang pernah kita dapatkan di Cianjur dan sekarang lebih lengkap lagi kita juga ada wakil bupati yang jadi kader kita, juga DPR RI nya ada propinsi dan ada kabupatennya. Menurut saya sangat realistis dan masuk akal kalau nanti di Cianjur menarget kan ada di posisi tiga besar di 2029 yang akan datang.
“Baik yang pertama terkait dengan keputusan mahkamah kontitusi nomor 135 pemeriksaan pemilihan pemilu daerah DPR masih melakukan kajian terkait dengan putusan, hal itu mungkin dalam waktu tidak terlalu lama kita harapkan kajian DPR sudah bisa selesai,” ujarnya
Hal tersebut kedua tentunya kita, karena ini juga menjadi persoalannya bersama semua partai kita lakukan juga komunikasi partai partai yang ada, agar sikapnya sama ketika menyikapi putusan mahkamah konstitusi nomor 135 ini jadi kita ini belum final, jadi bagaimana dengan sistem pemilu terus dengan pilkadanya apakah nanti pemerintah ikut pemilu atau tidaknya mungkin terpisah.
“Nah terkait dengan keputusan mahkamah konstitusi nomor 135 pemisahan pemilihan nasional pemuda daerah DPR masih untuk melakukan kajian terkait dengan keputusan dalam waktu yang tidak terlalu lama, yang kita harapkan kajian DPR sudah bisa selesai, tentunya kita ini juga menjadi persoalan bersama-sama semua partai dari kita untuk kita,” jelasnya.
Dan juga melakukan komunikasi dengan partai-partai yang ada agar sikapnya sama ketika menyikapi keputusan mahkamah konstitusi nomor 135 ini jadi kita belum benar bagaimana dengan sistem pemilunya terus dengan pilkadanya, nah kan kita belum ada wacana-wacana dari partai tapi siap mulai pembahasan terkait dengan undang undang pemilu dan undang pilkada nanti.
“Dalam pembahasan undang-undang pemilu dan undang-undang Pilkada sudah mulai dilakukan di DPR, kita akan melihat apa kecenderungan pilkadanya seperti apa, apakah tetap langsung dipilih DPRD, terus pemilunya seperti apa nanti apakah ada pemilu lokal, atau pemilu nasional, di mana DPRD bisa nanti pas saat pembahasan dirapat per undang-undang nanti,” pungkasnya. (Rst)
