CIANJUR– Sejumlah warga Kampung Masigit RT 06/03 Desa Mulyasari, Kecamatan Cilaku, Cianjur melakukan demonstrasi terhadap kegiatan galian pasir yang diduga melanggar aturan Surat Perintah Bekerja (SPB). Warga menuntut agar kegiatan galian pasir tersebut dihentikan sementara waktu hingga proses perizinan dan persetujuan lingkungan selesai.
Abah Aceng ( 60), warga sekitar, mengatakan bahwa kegiatan galian pasir yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, erosi tanah, perubahan aliran sungai, dan dampak lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sebagai warga Gunung Siang merasa keberatan dan ketakutan jika sumber air mengering, angin kencang apa bila gunung hilang, dan suara bising akibat penambangan,” kata Abah Jumat 18 Juli 2025 di lokasi pertambangan
Warga menuntut agar pemerintah daerah lebih serius dalam mengawasi kegiatan galian pasir di wilayah tersebut. Mereka juga meminta agar kegiatan galian pasir tersebut dihentikan sementara waktu hingga proses perizinan dan persetujuan lingkungan selesai.
Sementara itu Direktur Operasional CV Indi Pasir, Arif Rachman, menegaskan bahwa pihaknya sudah mengantongi izin legal dan telah membayar pajak pemerintah. Arif juga mengatakan bahwa pihaknya akan membuat sumur bor untuk warga sebagai solusi atas keluhan mereka.
“Ini legalitasnya ada dari provinsi, kita juga sudah bayar pajak pemerintah, artinya legalitasnya ada, terkait Keluhan warga sebenarnya Maslah Sumur bor, saya sudah datang ke warga mana saja titik yang akan di gali, tapi saya tidak mau menggunakan tanah pribadi saya maunya tanah wakaf untuk warga pasti kita akan buat sumur bor” lanjut Arif
Diwaktu yang sama Analis Pertambangan Cabang Dinas Cianjur 1 SDM Provinsi Jawa Barat, Aris Firmansyah, mengatakan bahwa CV Indi Pasir memiliki izin ECPB yang terbit pada 6 Oktober 2023 dan akan habis pada Oktober 2026. Namun, Aris menegaskan bahwa CV Indi Pasir belum memiliki dokumen akhir persetujuan lingkungan yang diperlukan sebelum melakukan penambangan.
“Berdasarkan data kita nama CV indi pasir dengan ijin ECPB yang terbit 6 Oktober 2023 dan akan habis Oktober 2026, secara ketentuan dia sudah memiliki ijin penambangan batuan, tetapi dia harus memiliki dua dokumen sebelum melakukan penambangan
“Kegiatan penambangan ini melanggar ketentuan yang di SPB itu harus punya ijin persetujuan dulu baru boleh nambang, jadi ada pelanggaran disini” tutup aris. (Rst)
