Kendari 27 November 2025. Sorotan publik terhadap dugaan pengerusakan hutan mangrove di Sulawesi Tenggara kembali menguat setelah aktivitas pembangunan yang diduga rumah pribadi milik Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR) diduga menyebabkan hilangnya vegetasi mangrove di sekitar lokasi pembangunan.
Sejumlah dokumentasi dan hasil pantauan lapangan menunjukkan adanya perubahan drastis pada kondisi lokasi yang semula ditutupi mangrove. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa telah terjadi aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem pesisir demi kepentingan pembangunan rumah pribadi pejabat daerah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Merespons situasi itu, Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Sulawesi Tenggara mengeluarkan pernyataan keras mengecam dugaan pembabatan mangrove tersebut. Mereka menilai bahwa tindakan seperti ini, terlebih dilakukan dalam konteks pembangunan rumah pribadi seorang gubernur, merupakan preseden buruk bagi tata kelola lingkungan hidup di Sulawesi Tenggara.
“Kami melihat jejak-jejak aktivitas yang patut diduga mengarah pada pengerusakan mangrove. Terlebih lagi, pembangunan ini adalah rumah pribadi milik Gubernur Sultra ASR. Tidak boleh ada pengecualian dalam penegakan aturan lingkungan,” tegas Bung Halim Ketua EW-LMND Sultra.
EW-LMND menekankan bahwa mangrove adalah sistem penyangga ekologis yang tidak bisa diganti begitu saja. Kehilangannya akan berdampak langsung pada abrasi, hilangnya habitat pesisir, hingga ancaman terhadap keselamatan warga yang tinggal di sepanjang garis pantai.
EWLMND Sultra menyebut bahwa publik berhak mendapatkan penjelasan terbuka terkait apa yang sebenarnya terjadi di lokasi pembangunan. Ketertutupan informasi hanya akan menambah kecurigaan dan memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
> “Gubernur harus menjadi teladan dalam menjaga lingkungan. Jika justru pembangunan rumah pribadi menimbulkan dugaan kerusakan, maka pemerintah dan aparat penegak hukum wajib turun tangan tanpa ragu,” lanjut Bung Halim Ketua EW-LMND.
EW-LMND Sultra menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini, mengumpulkan data, dan menyuarakan kepentingan ekologis masyarakat pesisir Sultra secara konsisten.
“Ini bukan sekadar persoalan pembangunan pribadi, ini soal masa depan lingkungan Sultra. Pemerintah dan APH harus menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap kelestarian lingkungan,” tutup pernyataan tersebut.
Laporan : Redaksi
