Rencana penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional memicu gelombang penolakan dari berbagai kalangan. Sejumlah aktivis, akademisi, dan masyarakat sipil menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sejarah dan penderitaan korban pelanggaran hak asasi manusia di masa Orde Baru.
Eman mengatakan, Soeharto memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade melalui kekuasaan yang represif. Berbagai tragedi seperti Tragedi 1965–1966, Penembakan Misterius (Petrus), hingga kekerasan terhadap mahasiswa dan masyarakat sipil pada 1998 menjadi catatan kelam yang belum tuntas diusut hingga kini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, laporan Transparency International tahun 2004 menempatkan Soeharto sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia, dengan dugaan kerugian negara mencapai US$ 15–35 miliar. Bagi banyak pihak, memberi gelar “pahlawan” pada sosok yang meninggalkan jejak pelanggaran dan korupsi berarti menghapus memori korban serta mencederai nilai keadilan sejarah bangsa. Tutup Eman
Laporan : Redaksi
