Ketua Kadin Sultra Potensial Merugikan Negara

REDAKSI JABAR

- Redaksi

Sabtu, 3 Januari 2026 - 15:27 WIB

50218 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pajajaranupdate.com—Konsorsium Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (KOMANDO) kembali memberikan kritik kepada Ketua Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tenggara (Kadin Sultra).

Menurutnya, Satgas PKH harus jentel dalam proses perhitungan kerugian negara dari perusahaan milik Ketua Kadin Sulawesi Tenggara sekaligus Direktur Utama PT Masempo Dalle, AT.

Sebab, berdasarkan data yang kami miliki, kami menduga perhitungan oleh Satgas PKH sudah selesai, namun belum disampaikan kepada publik. Hal ini dinilai menjadi rancu, ungkapnya.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan bahwa PT Masempo Dalle termasuk salah satu perusahaan yang merambah hutan tanpa izin dan jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pencegahan Lingkungan Hidup.

Pelanggaran tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, apa pun alasan dan alibinya Ketua Kadin sekaligus Dirut PT Masempo Dalle.

Alki Sanagri juga mengingatkan bahwa bukan hanya PT Masempo Dalle, tetapi PT PKS diduga juga telah melakukan pelanggaran dan diketahui merupakan milik Ketua Kadin Sultra.

Untuk diketahui, seluas 141,91 hektare kawasan hutan telah digarap oleh PT Masempo Dalle tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan dan telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Kami menduga hal tersebut menimbulkan kerugian negara dengan taksiran sebesar Rp792 miliar.

Kami juga meminta kepada pihak Kejati Sultra untuk tidak menjadi pembela pengusaha nakal. Sebab, kejahatan lingkungan merupakan kejahatan luar biasa menurut kajian kami, karena kerugian akibat kerusakan lingkungan dalam suatu wilayah tidak dapat dihitung hanya dengan sanksi administratif semata berupa denda.

Ia juga memberikan pandangan hukum terkait pelanggaran PT Masempo Dalle, bahwa selain sanksi administratif, sanksi pidana juga harus diberlakukan. Jika tidak, maka para pengusaha nakal akan dengan mudah melakukan pelanggaran undang-undang.

Ia menambahkan bahwa sejarah, adat istiadat, dan bahkan peradaban dapat musnah jika kerusakan lingkungan terus dijadikan sasaran empuk oleh para pengusaha pelanggar hukum. Tutup Alki Sanagri.

Berita Terkait

Profesor Sutan Nasomal Yakini Presiden Prabowo Subianto Mendukung Pemekaran Daerah Secepatnya Masyarakat Menunggu Dengan Sangat !!
Sulit Ditemui Wartawan, Kebijakan Humas Kemenimipas Alokasi Anggaran Publikasi Diduga Tebang Pilih
PW GPA Jakarta: Hoaks Penangkapan Kepala BGN Menyesatkan Publik, Masyarakat Diminta Tak Terprovokasi
Rumah Moderasi Bersama Polri Serukan Orang Tua Aktif Melindungi Anak Dari Bahaya Radikalisme Diruang Digital
PMAKI Gelar Bimbingan Teknis Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi, Tekankan Penguatan Integritas Pendidikan dan Kepemimpinan Berintegritas
Dalam Kaca Mata Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal SH. MH, Diduga Tipikor Rp 3.5 Triliun di Tubuh PT RIAU PETROLEUM : MEDIA ADALAH PESAN UNTUK PRESIDEN RI
Profesor Sutan Nasomal Minta Presiden RI Tugaskan Kementerian Tangani Transaksi Jual Beli Onlen Agar Tipu Tipu Ditangkap!!!
Samsuri Calon Presiden RI 2029, Idola Rakyat Indonesia

Berita Terkait

Minggu, 9 Agustus 2026 - 00:39 WIB

Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung Resmi Layani Pesawat Jet Mulai 14 Agustus, Garuda Indonesia Buka Rute Perdana Bandung-Denpasar

Minggu, 9 Agustus 2026 - 00:31 WIB

KDM dan Kapolda Jabar Musnahkan Barang Bukti Kejahatan, Termasuk Knalpot Brong dan Tramadol

Minggu, 9 Agustus 2026 - 00:23 WIB

Sinergi Pemerintah, TNI, Polri, dan Masyarakat Jadi Kunci Ciptakan Kondisi Aman dan Kondusif

Jumat, 7 Agustus 2026 - 16:10 WIB

Pemprov Jabar Kawal Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah Agar Sejahterakan Rakya

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 08:11 WIB

Kang Andhy Tawarkan Peluang Kerja Internasional untuk Wartawan Jabar

Minggu, 12 Juli 2026 - 00:12 WIB

Ribuan Warga Padati Festival Asia Afrika, Bandung Semakin Mendunia

Rabu, 8 Juli 2026 - 21:01 WIB

PKC PMII Jawa Barat Soroti Paradoks Pembangunan, Angka Anak Tidak Sekolah hingga Program MBG

Rabu, 8 Juli 2026 - 20:48 WIB

BADKO HMI Jawa Barat Gelar HMI GEMBIRA, Tebar Kebahagiaan Lewat Aksi Sosial

Berita Terbaru