Rido, Ketua KWCP Angkat Suara: Jangan Jadikan Verifikasi Dewan PERS Alat Diskriminasi Media!
*PURWAKARTA, http/Pajajaranupdatecom –* Ketua Komunitas Wartawan Cyber Purwakarta (KWCP), Rido, angkat suara keras soal dugaan tebang pilih kerjasama media di Diskominfo Purwakarta.
Media yang belum terverifikasi Dewan Pers diduga dibeda-bedakan, dipinggirkan dari kerjasama, seolah bukan wartawan.
Menurut Rido, praktik ini sudah keterlaluan dan tidak bisa dibiarkan.
_”Jangan jadikan verifikasi Dewan Pers sebagai alat untuk mendiskriminasi. Banyak anggota kami setiap hari liputan, memberitakan kegiatan pemerintah, tapi hanya karena belum terverifikasi, langsung dianggap bukan media. Ini penghinaan terhadap profesi wartawan,”_ tegas Rido, Ketua KWCP.
Fakta di lapangan makin menguatkan sorotan KWCP.
Berdasarkan informasi dari Jesika, jumlah media yang terverifikasi Dewan Pers di Purwakarta diperkirakan hanya sekitar *50 sampai 60 media.
Sementara media yang belum terverifikasi jumlahnya jauh lebih besar, diperkirakan sekitar *150 media.
Artinya, jika kerjasama hanya dibuka untuk yang terverifikasi, maka sekitar 150 media yang setiap hari ikut meliput dan menyebarkan informasi pemerintah justru diduga disingkirkan dari kerjasama.
_”Ini yang kami persoalkan. Mayoritasnya justru yang belum terverifikasi. Kalau mereka semua dianggap bukan media, lalu siapa yang selama ini memberitakan kegiatan pemerintah di lapangan?”_ ujar Rido.
Data ini menjadi pertanyaan besar: Apakah kebijakan yang diduga membedakan itu adil, jika yang dibedakan justru mayoritas?
Rido menegaskan, UU Pers No. 40 Tahun 1999 sudah jelas. Perusahaan pers yang sah adalah yang berbadan hukum, punya penanggung jawab, dan taat kode etik jurnalistik.
Verifikasi itu soal administrasi pembinaan, bukan vonis mati bagi media.
_”Kalau Diskominfo hanya mau kerjasama dengan yang terverifikasi, itu namanya bikin kasta. Ada media anak emas, ada media anak tiri. Padahal anggarannya dari APBD, uang rakyat, bukan uang pribadi Kadis,”_ sentil Rido.
Ia juga menyoroti, kerjasama media jangan sampai berubah jadi ajang bagi-bagi anggaran publikasi untuk media yang dekat kekuasaan, sementara media kritis yang belum terverifikasi diduga sengaja disingkirkan.
_”Diskominfo itu jembatan informasi, bukan tukang seleksi. Tugasnya membina, bukan membungkam media. Kalau terus begini, ini pembungkaman halus,”_ ujarnya.
KWCP menuntut Diskominfo Purwakarta membuka secara transparan:
1.Apa dasar hukum membedakan media terverifikasi dan belum terverifikasi dalam kerjasama?
2. Berapa media yang dikerjasamakan, berapa nilai anggarannya, dan apa kriterianya secara tertulis?
3. Siapa yang menyusun daftar media kerjasama itu?
4.Bagaimana nasib sekitar 150 media yang belum terverifikasi, apakah tetap punya hak yang sama untuk mengakses informasi dan kerjasama secara proporsional?
_”Kami tidak minta diistimewakan. Kami minta diperlakukan adil. Media belum terverifikasi bukan media ilegal. Kami punya hak yang sama untuk meliput dan mengakses informasi publik,”_ tutup Rido.
1. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
Pasal 2: Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat. Pasal 4: Pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Setiap orang berhak memperoleh informasi publik. Badan publik wajib menyediakan informasi secara terbuka.
3. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pengelolaan APBD harus transparan dan bertanggung jawab.
Perlu ditegaskan: Berita ini tidak menyimpulkan adanya pelanggaran hukum oleh Diskominfo. Data jumlah media dari Jesika adalah perkiraan yang perlu dikonfirmasi dan dibuka secara resmi oleh Diskominfo. Yang disorot adalah dugaan perbedaan perlakuan yang perlu dijawab secara terbuka dengan dasar hukum dan data kerjasama yang transparan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Diskominfo Purwakarta belum memberikan penjelasan resmi. KWCP menyatakan akan terus mengawal dan meminta hak jawab terbuka.
Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada Diskominfo Purwakarta dan seluruh pihak terkait, termasuk untuk mengklarifikasi data jumlah media terverifikasi dan belum terverifikasi tersebut.
Jika kerjasama dilakukan secara benar dan adil, mengapa transparansi justru menjadi persoalan?
Penulis: Tim/Red

































